Kebocoran UN di Medan Belum Libatkan Instansi

DHONI SETIAWAN
Kebocoran soal UN di Medan belum diketahui dari mana asalnya. Sebab, distribusi soal dilakukan dengan pengamanan sangat ketat. Sejauh ini belum diperoleh bukti keterlibatan isntitusi pendidikan.
TERKAIT:



* Soal Bocor, Siswa di Sumut Harus Ikut UN Pengganti
* Sindikat Pembocor Soal UN di Medan Terbongkar, Aktivis LSM Terlibat
* Menko Kesra: Tindak Tegas Pelaku Kecurangan UN


Pelaku membut jawaban dari soal UN yang didapat. Masih diselidiki dari mana soal itu bisa bocor. Jadi, bukan kunci jawaban yang bocor.
-- Mansyur Ramly

JAKARTA, KOMPAS.com- Kebocoran soal ujian nasional (UN) yang terjadi di SMAN 2 Medan dan SMA Teladan Indrapura di Sumatera Utara ditengarai dari kebocoran soal UN yang dibuat pemerintah. Pemeriksaan hingga Jumat (26/3/2010) mengindikasikan pelaku kecurangan belum melibatkan sekolah atau dinas pendidikan setempat.



"Pelaku membut jawaban dari soal UN yang didapat. Masih diselidiki dari mana soal itu bisa bocor. Jadi, bukan kunci jawaban yang bocor," kata Mansyur Ramly, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta.



Menurut Ramly, dari penelitian terhadap lembar jawaban UN siswa di kedua sekolah tersebut, terlihat ada pola kemiripan jawaban benar dan salah. Sekitar 80 persen jawaban siswa yang sama itu benar.



"Jawaban tidak semua benar. Itu karena pelaku menjawab soal UN, yang belum tentu tepat semua. Tapi sekitar 80 persen jawabannya benar," jelas Mansyur.



Mansyur menambahkan, dari keterangan yang didapatnya dari polisis, pengusutan kasus ini sudah sampai pada pelaku di lapis keempat. "Sejauh ini semuanya keterlibatan orang di luar pendidikan," kata Mansyur.



Diketahuinya kebocoran ini akibat kejelian pengawas. Pengawas curiga melihat siswa yang minta izin keluar dan menemukan kertas berisi jawaban. Ada juga yang mencotek dari pesan singkat (SMS).



"Berdasarkan keputusan pemerintah dan BSNP, jika dua hal terpenuhi, maka keputusan lebih lanjut mesti dibuat. Fakta soal kebocoran ada dan sudah ada yang diproses hukum. Kedua, dari kajian data akademis pada lembar jawaban terlihat ada pola kecurangan. Karena itu, untuk kepentingan siswa sendiri, diputuskan ada UN pengganti," ujar Mansyu